• Call Us +62 21 5790 3535
Asei Pertimbangkan Spin-off

Asei Pertimbangkan Spin-off

Jakarta – PT Asuransi Asei Indonesia mempertimbangkan rencana pemisahan unit usaha syariah dari perusahaan induk (spin off) sebelum 2020.

Riduan Simanjuntak, Pit. Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia menyatakan, rencana spin off masih akan dikaji secara mendalam. Namun demikian, pihakmya menetapkan target pelepasan unit usaha tersebut akan dilakukan setidaknya pada 2020.

Rencana spin off akan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal seperti perolehan dana tabarru, biaya operasional, serta infrastruktur pendukung.

“Rencana ada, tctapi tidak di tahun ini. Kami masih akan melihat kinerja dan kondisipasar,”  kata Riduan kepada Bisnis, belum lama ini.

Berdasarkan Undang-Undang No.40/2014 tentang perasuransian, perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah dengan nilai tabarru dan dana investasi paling sedikit 50% dari dana yang dimiliki oleh perusahaan induk, wajib· melakukan spin off paling lambat pada akhir 2024.

Sebelum batas waktu itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan upaya pemisahan unit usaha syariah guna meningkatkan pertumbuhan aset industri asuransi syariah. Pasalnya, aset industri asuransi syariah hingga saat ini masih sulit untuk tumbuh pesat.

Berdasarkan data OJK, total aset industri asuransi syariah per Februari 2017 tercatat mencapai Rp34,28 triliun. Capaian tersebut tumbuh tipis jika dibandingkan dengan posisi terakhir tahun 2016 sebesar Rp33,24 triliun.

Sebelumnya, Edy Setiadi, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK mengakui, perkembangan industri asuransi syariah memang belum besar. Menurutnya, potensi peningkatan industri syariah ditopang oleh oleh unit usaha syariah (UUS) yang dimiliki oleh perusahaan asuransi besar.

“Sementara [UUS ]yang besar itu masih dipegang oleh kepemilikan asing, aturan terkait Uqdang-Undang

No.40/2014 masih perlu diterjemahkan lagi,” kata Edy.

Edy menilai aturan tersebut perlu diterjemahkan kembali. Pasalnya, saat ini pemahaman yang muncul adalah bahwa seolah-olah setelah dilakukan spin off, unit usaha syariah itu harus sepenuhnya dimiliki oleh investor domestik.

Di sisi lain, Edy juga meminta induk perusahaan juga terus memberikan dukungan setelah spin off, baik berupa penyediaan tenaga kerja maupun mekanisme bisnis.

Mochamad Muchlasin, Direktur lndustri Keuangan Non Bank Syariah OJK, menambahkan perusahaan asuransi yang ingin melakukan spin off harus menyerahkan roadmap spin off paling lambat akhir tahun 2020.

“Kami masih menunggu industri asuransi syariah untuk spin off, karni berikan waktu untuk membuat roadmap, kalau sudah kami akan analisis mana perusahaan yang siap,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Perpu) No.39 Tahun 2008, UUS diwajibkan memenuhi ketentuan modal minimum sejumlah Rp25 miliar. Ketika dipisahkan menjadi entitas berbentuk full fledge asuransi syariah, modal minimum naik menjadi Rp 50 miliar. (BIsnis Indonesia / Asteria Desi Kartika Sari)